Posts

Showing posts from January, 2022

Perpindahan dari Jabatan Lain

Image
Pengangkatan PNS sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APK APBN) dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama; perpindahan dari jabatan lain; penyesuaian/inpassing; dan promosi. Bagi PNS yang akan menjadi APK APBN melalui seleksi penyesuaian/inpassing, sudah kami jelaskan pada artikel ini . Kali ini kita akan membahas syarat menjadi APK APBN melalui perpindahan dari jabatan lain sesuai aturan PMK Nomor 150 Tahun 2019 . Logo Kementerian Keuangan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APK APBN melalui perpindahan dari jabatan lain dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) atau setara di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, atau hukum; mengikuti dan lulus Uji Kompetensi untuk Kompetensi teknis, Kompetensi manajerial, dan Kompetensi sosial kultural sesuai SKJ yang tela...

PMK 199 Tahun 2021

Image
Silahkan mengunduh file PMK 199 Tahun 2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran pada tautan di bawah ini Unduh Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran. Logo Kemenkeu PMK ini memiliki struktur sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 BAB II KEWENANGAN REVISI ANGGARAN BAB III MEKANISME REVISI ...